JOMBANG I harianduta.id — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru. Forum tertinggi NU tersebut juga mencatat perubahan penting dalam tata kelola organisasi, terutama dalam mekanisme pemilihan pimpinan dan penguatan posisi Syuriyah.
Penegasan itu disampaikan Ketua Panitia Pengarah/Pelaksana Muktamar ke-35 NU, KH Saifullah Yusuf (Gus Ipul), saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada penutupan Muktamar di Gedung Serba Guna (GSG) Hasbullah Sa'id, Senin (31/8/2026).
Gus Ipul menjelaskan, mekanisme pemilihan kepemimpinan PBNU pada Muktamar ke-35 mengalami perubahan dibandingkan pola pemilihan sebelumnya. Proses pemilihan tidak lagi mengandalkan sistem one man, one vote secara langsung.
Nama-nama calon diusulkan melalui tingkatan wilayah dan cabang. Selanjutnya, proses tersebut dimusyawarahkan bersama Rais Aam terpilih dan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).
Menurut Gus Ipul, perubahan mekanisme tersebut sekaligus mengembalikan penekanan pada struktur Syuriyah sebagai otoritas tertinggi dalam jam'iyyah NU.
“Supremasi Syuriyah dalam Jam'iyyah Nahdlatul Ulama kembali ditegaskan, dengan pemimpin tertinggi berada pada Syuriyah di bawah kepemimpinan Rais Aam,” ujar Gus Ipul di hadapan Presiden RI dan ribuan muktamirin.
Perubahan mekanisme kepemimpinan itu tidak terlepas dari karakter NU yang selama ini menempatkan musyawarah, ulama, dan adab sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan organisasi.
Gus Ipul mengakui dinamika perdebatan dan perbedaan pendapat selama persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Muktamar. Namun, perbedaan tersebut tidak harus berujung pada perpecahan.
NU, kata dia, memiliki mekanisme untuk mengelola perbedaan melalui musyawarah dengan melibatkan para kiai, ulama, sesepuh, serta tradisi adab santri.
Kehadiran sejumlah tokoh yang sebelumnya berada dalam kontestasi kepemimpinan pada acara penutupan menjadi gambaran bahwa perbedaan pilihan dalam proses Muktamar dapat kembali dipertemukan dalam satu forum.
Di antara tokoh yang hadir terdapat KH Zulfa Mustofa, KH Yahya Cholil Staquf, KH Yusuf Khudhori, hingga KH Abdussalam Shohib. Bagi Gus Ipul, kehadiran mereka menunjukkan sikap legawa di tengah perbedaan pilihan selama proses Muktamar.
Ia berharap kepemimpinan baru dapat menjaga soliditas NU sekaligus meningkatkan kontribusi organisasi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Digitalisasi Penyelenggaraan Muktamar
Selain perubahan dalam mekanisme kepemimpinan, Muktamar ke-35 NU juga mencatat perkembangan dalam aspek penyelenggaraan. Panitia menyebut lebih dari 90 persen peserta menyatakan puas terhadap pelayanan selama Muktamar berdasarkan survei internal.
Tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi digital dalam sejumlah layanan, mulai dari proses pendaftaran, akomodasi, hingga pengaturan jadwal persidangan.
Digitalisasi menjadi bagian penting mengingat Muktamar ke-35 melibatkan peserta dan peninjau dalam jumlah besar dari berbagai wilayah.
Tercatat lebih dari 3.000 peserta dan peninjau hadir, yang berasal dari 34 PWNU, 523 PCNU, serta 33 PCINU.
Besarnya skala partisipasi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap tata kelola acara yang terintegrasi agar seluruh agenda persidangan dapat berjalan efektif.
Muktamar Gerakkan Ekonomi Lokal
Dampak Muktamar ke-35 NU juga dirasakan di luar agenda organisasi. Kehadiran ribuan peserta dan peninjau turut memberikan efek ekonomi bagi masyarakat Jombang dan kawasan sekitar Tambakberas.
Lebih dari 1.000 stan UMKM disebut memadati kawasan sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Keberadaan stan-stan tersebut turut menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat selama penyelenggaraan Muktamar.
“Lebih dari 1.000 stan UMKM ikut menghidupkan jalan-jalan di kawasan Tambakberas,” ujarnya.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa Muktamar NU memiliki efek berlapis. Selain menjadi forum strategis untuk menentukan arah organisasi, perhelatan lima tahunan tersebut juga menciptakan ruang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Penutupan Muktamar ke-35 NU kemudian diresmikan Presiden Republik Indonesia melalui prosesi pemukulan rebana bersama jajaran Mustasyar dan Syuriyah PBNU.
Prosesi tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian permusyawaratan sekaligus dimulainya fase baru perjalanan NU.
Dengan perubahan mekanisme kepemimpinan, penguatan posisi Syuriyah, serta pengalaman penyelenggaraan berbasis teknologi digital, Muktamar ke-35 meninggalkan sejumlah catatan penting bagi tata kelola organisasi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil Muktamar tidak berhenti sebagai keputusan forum, tetapi diterjemahkan menjadi kerja organisasi yang konkret dan memberikan manfaat lebih luas bagi umat, masyarakat, bangsa, dan negara.
Editor : Redaksi