SITUBONDO I harianduta.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terus mengambil langkah proaktif untuk menjaga kestabilan harga dan meningkatkan produktivitas pangan lokal.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemkab Situbondo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan mempertemukan atau memfasilitasi Asosiasi Peternak Layer Situbondo (APLS) dengan Asosiasi SPPG untuk membangun sinergi.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi masalah kesenjangan kebutuhan telur di wilayah Situbondo yang mencapai 12 ton per hari.
"Melalui kerja sama yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan, diharapkan ada kepastian pasokan dan harga bagi peternak. Awalnya, pemerintah memfasilitasi pertemuan yang melibatkan sekitar 200 peternak untuk membentuk asosiasi, guna mempermudah koordinasi dan penyusunan strategi peningkatan produktivitas," kata Mas Rio.
Dalam upaya melindungi peternak, lanjut Mas Rio, pemerintah telah menetapkan harga telur di angka Rp27.500 per kilogram, yang disesuaikan dengan standar pemerintah pusat.
"Untuk menjaga agar harga tetap stabil dan adil bagi peternak, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan tegas melarang adanya pihak perantara (broker) yang dapat merugikan produsen," kata Bupati Situbondo.
Pemerintah Situbondo, kata Mas Rio, mendorong pemanfaatan sumber daya lokal di lingkungan sekitar agar dampak ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, bukan bergantung pada pasokan telur luar kota.
Terkait operasional SPPG, imbuh Mas Rio, pemerintah menekankan perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat, serta merencanakan kerja sama pemanfaatan limbah menjadi pupuk organik bagi para petani.
Implementasi kebijakan ini, kata Bupati Situbondo, dijadwalkan akan dimulai pada hari Senin mendatang. Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo berharap dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan anak muda di sektor peternakan sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. (Her)
Editor : Redaksi