JOMBANG I harianduta.id – Dinamika pemilihan kepemimpinan tertinggi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengalami perubahan mendasar. Sebanyak 73 persen muktamirin Muktamar ke-35 NU menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Gedung Serbaguna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Mayoritas peserta pemilik hak suara memilih untuk menghentikan model pemilihan Ketua Umum PBNU secara langsung oleh muktamirin.
Sebagai gantinya, penetapan Ketua Umum PBNU dikembalikan melalui mekanisme yang melibatkan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) bersama kiai-kiai sepuh.
Pimpinan Sidang Pleno III, Prof Muhammad Nuh, mengatakan, dari total 552 peserta yang memiliki hak suara, sebanyak 401 suara atau sekitar 73 persen menyatakan setuju terhadap perubahan mekanisme pemilihan tersebut.
Sementara itu, sebanyak 150 suara memilih agar mekanisme pemilihan langsung oleh peserta muktamar tetap dipertahankan. Adapun satu suara dinyatakan tidak sah.
"Dari seluruh 552 suara yang hadir, sebanyak 401 suara atau sekitar 73 persen menghendaki adanya perubahan di dalam mekanisme pemilihan. Yang memilih untuk tetap ada 150 suara, dan 1 suara tidak sah," ujarnya seusai memimpin jalannya pemungutan suara.
Menurut Muhammad Nuh, perubahan mekanisme tersebut lahir dari aspirasi sebagian besar pengurus wilayah dan cabang. Aspirasi itu mengemuka sebagai bagian dari upaya menjaga marwah kepemimpinan PBNU sekaligus menguatkan kembali peran ulama dalam menentukan arah organisasi.
Dengan mekanisme baru tersebut, proses penetapan Ketua Umum PBNU tidak lagi sepenuhnya ditentukan melalui kontestasi langsung antarkandidat di hadapan seluruh muktamirin. Penentuan nakhoda organisasi nantinya melibatkan Rais 'Am terpilih dan sembilan anggota AHWA.
Lima Nama Bakal Calon
Perubahan mekanisme juga berdampak pada tahapan pencalonan Ketua Umum PBNU. Dalam draf aturan yang disepakati, seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) akan memiliki hak untuk mengajukan nama bakal calon.
Setiap cabang dan wilayah dapat mengusulkan maksimal lima nama. Seluruh usulan tersebut kemudian ditabulasi oleh panitia secara transparan untuk mendapatkan lima nama dengan perolehan suara terbanyak.
Kelima nama tersebut tidak langsung dipertarungkan melalui pemungutan suara terbuka. Nama-nama itu terlebih dahulu diserahkan kepada Rais 'Am PBNU terpilih untuk memperoleh catatan, pertimbangan, dan restu.
"Setelah mendapatkan restu dari Rais 'Am terpilih, barulah nama-nama kandidat tersebut dipilih dan diputuskan bersama-sama dengan sembilan anggota AHWA," terang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Mekanisme serupa diterapkan dalam pengusulan anggota AHWA. PWNU, PCNU, dan PCINU akan mengusulkan sembilan nama kiai sepuh. Selanjutnya, sembilan nama dengan akumulasi suara tertinggi ditetapkan menjadi anggota AHWA.
Sembilan anggota AHWA tersebut nantinya memiliki tugas memilih Rais 'Am PBNU. Rais 'Am terpilih dapat berasal dari salah satu dari sembilan anggota AHWA maupun ulama di luar nama-nama tersebut.
Tatib Masih Menunggu Pleno Lanjutan
Meski perubahan prinsip mekanisme pemilihan telah disepakati oleh mayoritas muktamirin, rincian tata tertib (tatib) pemilihan secara formal masih akan disahkan melalui rapat pleno lanjutan.
Muhammad Nuh menegaskan, penyesuaian jadwal pembahasan tatib tidak akan mengganggu keseluruhan rangkaian Muktamar ke-35 NU.
Pihaknya optimistis seluruh agenda muktamar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni 27 hingga 31 Agustus 2026.
"Insya-Allah hari Ahad besok semuanya sudah bisa dirampungkan, termasuk kepastian siapa Rais 'Am dan siapa Ketua Umum PBNU yang baru," katanya.
Keputusan dalam Sidang Pleno III tersebut menjadi salah satu perubahan penting dalam tata kelola organisasi NU untuk masa khidmah 2026–2031. Mekanisme baru itu sekaligus menempatkan kembali peran syuriyah dan kiai-kiai sepuh dalam proses penentuan kepemimpinan tertinggi PBNU.
Editor : Redaksi
