SURABAYA I harianduta.id — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur menyentil narasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang memperkenalkan diri sebagai “Partai Anak Nahdliyin” harus dibuktikan melalui tindakan dan kebijakan nyata, bukan berhenti pada panggung politik dan simbol kedekatan dengan Nahdlatul Ulama (NU).
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur Musaffa Safril menyebut klaim merangkul Nahdliyin akan kehilangan makna apabila pada saat yang sama kader-kader muda NU yang bekerja dan mengabdi di tengah masyarakat justru merasa dipinggirkan.
“Kalau benar ingin merangkul Nahdliyin, jangan hanya merangkul ketika membutuhkan suara. Rangkul juga kader-kadernya ketika mereka sedang bekerja dan mengabdi kepada masyarakat. Jangan sampai di panggung disebut saudara, tetapi di lapangan justru diperlakukan seperti musuh,” ujar Musaffa, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Musaffa, publik belakangan menyaksikan semakin intensifnya pendekatan PAN kepada warga NU. Salah satunya terlihat saat Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, ketika sejumlah elite PAN hadir di sekitar arena muktamar dan menghadirkan ruang publik bertajuk “Teras de'PAN”.
Pendekatan tersebut kemudian berlanjut dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Malang, ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memperkenalkan PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin”.
Musaffa menegaskan, tidak ada yang salah dengan upaya partai politik membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat mana pun.
“PAN tentu punya hak untuk mendekati siapa pun. Tetapi Nahdliyin juga punya hak untuk bertanya: apa yang sebenarnya ditawarkan selain slogan?”
“Nahdliyin Bukan Pasar Suara”
Musaffa mengungkapkan, PW GP Ansor Jawa Timur menerima sejumlah laporan dari kader di berbagai daerah yang bekerja dalam program pendampingan desa. Beberapa kader mengeluhkan adanya pemindahan atau relokasi tugas ke wilayah lain dengan jarak yang jauh dan alasan yang dinilai belum dijelaskan secara memadai.
“Ini bukan soal siapa partainya. Ini soal keadilan dalam kebijakan publik. Kalau ada pemindahan, jelaskan dasar dan mekanismenya. Kalau karena evaluasi, tunjukkan indikatornya. Jangan biarkan kader yang sudah lama mengabdi merasa tiba-tiba dipindahkan tanpa penjelasan yang terang,” katanya.
Musaffa meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membuka secara transparan mekanisme penempatan, pemindahan, serta evaluasi tenaga pendamping desa.
Menurutnya, transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa kebijakan birokrasi digunakan untuk kepentingan politik.
“Kebijakan publik tidak boleh menjadi alat untuk memberi hadiah kepada yang dekat dan memberi hukuman kepada yang dianggap tidak dekat. Pemerintahan harus bekerja dengan ukuran profesional, bukan ukuran politik,” tegasnya.
Sorotan tersebut, kata Musaffa, juga perlu mendapat perhatian lebih karena Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat ini dipimpin oleh Yandri Susanto, salah satu elite PAN.
“Justru karena Menteri Desa adalah elite PAN, maka standar transparansinya harus lebih tinggi. Jangan sampai setiap kebijakan kementerian kemudian dibaca publik sebagai bagian dari kepentingan politik PAN. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada ruang untuk persepsi seperti itu,” ujarnya.
Jangan Jadikan Kader NU Properti Politik
Musaffa menilai kader muda NU bukan sekadar angka dalam kalkulasi elektoral. Mereka selama ini berada di desa-desa, mendampingi masyarakat, mengurus pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pertanian, kebencanaan, hingga berbagai persoalan sosial.
“Kader muda NU bukan properti politik. Mereka adalah warga negara yang bekerja dan mengabdi. Jangan karena mereka Nahdliyin kemudian dipandang hanya sebagai konstituen yang bisa didekati menjelang pemilu.”
Ia mengingatkan seluruh partai politik agar tidak menjadikan identitas Nahdliyin sebagai komoditas politik.
“Jangan menjadikan NU sebagai panggung untuk mencari legitimasi, sementara ketika kebijakan dibuat, suara dan kepentingan masyarakat NU tidak didengar,” katanya.
Musaffa bahkan menyebut klaim “merangkul Nahdliyin” akan menjadi “rayuan gombal politik” apabila tidak diikuti keberpihakan nyata.
“Kalau di panggung mengatakan merangkul Nahdliyin, tetapi di lapangan kader-kader muda NU justru merasa dipinggirkan, lalu apa yang sebenarnya dirangkul? Jangan sampai ini hanya rayuan gombal menjelang kebutuhan politik.”
Bukan Soal PAN, Tetapi Soal Cara Kekuasaan Bekerja
Musaffa menegaskan kritik PW GP Ansor Jawa Timur bukan ditujukan untuk memusuhi PAN sebagai partai politik. Persoalan utamanya adalah memastikan kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.
“Ini bukan soal kami anti-PAN. Tidak. Kami menghormati PAN sebagai partai politik. Yang kami kritik adalah apabila kekuasaan negara digunakan dengan cara yang membuat masyarakat merasa diperlakukan tidak adil,” ujarnya.
Menurutnya, semakin dekat hubungan antara partai politik dengan kelompok masyarakat tertentu, semakin besar pula tuntutan agar kebijakan yang lahir dari pemerintahan tetap profesional dan tidak diskriminatif.
“Kalau ingin merangkul Nahdliyin, jangan hanya rangkul simbolnya. Rangkul kehidupan nyatanya. Rangkul kadernya. Rangkul masyarakat desanya. Pastikan kebijakan pemerintah tidak membuat mereka merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua.”
Ia meminta Menteri Desa dan PDT memberikan penjelasan terbuka terkait berbagai keluhan mengenai relokasi tenaga pendamping desa.
“Jangan biarkan kader-kader di bawah bertanya-tanya. Negara harus hadir dengan penjelasan, bukan dengan ketidakpastian,” katanya.
Musaffa menutup dengan pesan bahwa hubungan dengan Nahdliyin tidak dapat dibangun secara instan melalui slogan politik.
“Nahdliyin bukan pasar suara. NU bukan panggung kampanye. Kader muda NU bukan properti politik. Kalau ingin menjadi bagian dari keluarga besar Nahdliyin, datanglah dengan ketulusan, bekerja dengan keadilan, dan buktikan dengan kebijakan.”
“Kalau tidak, sebesar apa pun spanduk bertuliskan ‘Partai Anak Nahdliyin’, publik akan tetap bertanya, anaknya di mana, kalau ketika dibutuhkan justru tidak diperlakukan sebagai keluarga?” pungkas Musaffa.
Editor : Redaksi
