HARI-HARI ini obrolan di warung kopi berganti topik. Bukan bola, bukan harga cabai. Tapi angka. "Aku desil sembilan, Lek," kata seseorang sambil menunjukkan layar ponselnya. Nadanya campur aduk — separuh heran, separuh tersinggung. Di belakangnya, genteng rumahnya masih bocor kalau hujan deras.
Angka itu namanya desil. Ia muncul kalau kita mengecek data diri di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN. Sepuluh kelompok, dari satu sampai sepuluh. Yang di bawah dianggap paling perlu dibantu, yang di atas dianggap sudah cukup. Sederhana kelihatannya. Tapi justru karena kelihatan sederhana itulah ia jadi gaduh.
Paklek ingin mengajak kita menarik napas dulu.
Kepala BPS sudah menjelaskan: desil itu peringkat relatif, bukan ukuran isi dompet. Ia menunjukkan posisi sebuah keluarga dibanding keluarga lain berdasarkan bermacam ciri sosial ekonomi — bukan berapa rupiah penghasilan bulanan. Jadi desil sembilan tidak berarti kaya. Ia berarti: berdasarkan sekumpulan ciri yang tercatat, posisi keluarga itu berada di urutan sekian dibanding yang lain.
Masalahnya, angka tanpa penjelasan itu seperti vonis tanpa sidang. Wajar kalau orang tersinggung.
Dan di situlah kegaduhan mulai liar. Beredar tabel di grup WhatsApp: desil sekian gaji sekian, punya motor berarti desil sekian. Rapi, meyakinkan, dan palsu, ya Palsu. BPS sendiri sudah membantahnya — lembaga itu tidak pernah menerbitkan klasifikasi desil berdasarkan angka nominal penghasilan. Tapi hoaks selalu lebih cepat dari klarifikasi, yang muncul hoaks memberi kepastian, sedangkan penjelasan resmi memberi kerumitan.
Paklek titip tiga pesan untuk kita di kampung.
Pertama, jangan jadikan angka itu ukuran harga diri. Desil bukan rapor. Bukan pula daftar penerima bantuan. Ia satu keping informasi, bukan keseluruhan hidup seseorang.
Kedua, jangan pakai angka itu untuk mencurigai tetangga. Ini yang Paklek paling khawatirkan. Kalau kita mulai saling intip desil, saling tuduh "kok dia dapat, aku tidak", yang rusak bukan data — yang rusak rukun tetangga. Data bisa diperbaiki tiga bulan lagi. Kerukunan yang retak, entah kapan.
Ketiga, kalau memang tidak cocok, tempuh jalannya. Ada kanal sanggah lewat aplikasi Cek Bansos, ada kelurahan, ada dinas sosial. Datang, laporkan, tunggu verifikasi. Marah di grup sebelah tidak mengubah satu angka pun. Datang ke kelurahan, mungkin iya.
Tapi Paklek tidak mau berhenti di situ. Tidak adil kalauyang diminta sabar hanya warga. Kabar baiknya, pemerintah pusat sudah membuka pintu. Menko Perekonomian menyatakan penentuan desil akan dikaji ulang setelah Sensus Ekonomi 2026 rampung. Artinya pemerintah mengakui: ada yang perlu diperbaiki. Pengakuan seperti ini patut kita hargai, bukan kita cibir.
Yang Paklek harapkan, kaji ulang itu jangan dikerjakan sendirian di Jakarta.
Sebab ada satu jenis pengetahuan yang tidak bisa naik ke pusat lewat kabel internet. Bahwa motor di rumah itu bukan tanda mapan — itu alat cari nafkah tukang ojek daring, dan angsurannya belum lunas. Bahwa rumah tembok di gang itu warisan almarhum bapak, dihuni anak yang penghasilannya harian. Bahwa listrik besar di rumah itu karena dikontrak lima keluarga sekaligus.
Pengetahuan semacam itu adanya di RT, di RW, di kelurahan. Di orang-orang yang tiap hari lewat depan rumahnya.
Maka harapan Paklek kepada pemerintah pusat sederhana saja, dan Paklek kira wajar. Pertama, bukalah formulanya — setidaknya kepada pemerintah daerah. Sekarang ini aparat kelurahan disuruh menghadapi warga yang protes, tapi tidak diberi tahu kenapa angka itu keluar. Disuruh menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan kepadanya. Kedua, sediakan pintu masuk bagi masukan daerah — bukan sekadar sanggah satu per satu warga, tapi koreksi berbasis temuan lapangan yang bisa diuji.
Dan kepada teman-teman di pemerintahan daerah, Paklek juga meminta. Jangan hanya menunggu, apalagi ikut-ikutan gaduh. Turun, kumpulkan buktinya, susun rapi. (*)
Imam Wihdan Zarkasyi, Ketua Fraksi Golkar Kota Kediri yang akrab disapa Pak Lek Imam
Editor : Imam Ghozali
