JOMBANG I harianduta.id — Putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab disapa Yenny Wahid, menyatakan optimismenya terhadap sembilan ulama yang terpilih sebagai anggota Ahlul Halli Wal ‘Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Yenny meyakini jajaran ulama sepuh tersebut memiliki kapasitas keilmuan dan kearifan yang memadai untuk mengambil keputusan terbaik dalam menentukan arah kepemimpinan NU, termasuk Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031.
Pernyataan tersebut disampaikan Yenny di Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Ahad (30/8/2026) malam.
Menurut Yenny, seluruh kiai yang masuk dalam susunan AHWA merupakan ulama yang alim dan faqih. Karena itu, ia menaruh harapan besar agar proses penentuan kepemimpinan NU dapat berlangsung dengan penuh kebijaksanaan.
"Kalau yang kita lihat dari susunan AHWA, kiai-kiai yang ada semuanya alim, semuanya faqih. Jadi kita tentu menaruh harapan besar bahwa beliau-beliau itu kemudian bisa mengambil keputusan yang paling pas dalam memilih Rais 'Aam maupun kandidat Ketua Umum ke depannya, yang bisa menjadi nakhoda bagi NU untuk mengarungi berbagai macam tantangan zaman di abad kedua NU ini," ujar Yenny.
Optimisme tersebut menemukan relevansinya setelah sembilan ulama AHWA kemudian bermusyawarah untuk menentukan Rais Aam PBNU. Hasilnya, KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya menduduki posisi Rais Aam PBNU untuk masa khidmat 2026–2031.
Keputusan tersebut diumumkan dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU di GSG Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Ahad malam.
Penetapan KH Miftachul Akhyar merupakan hasil kesepakatan mufakat sembilan ulama yang tergabung dalam AHWA. Musyawarah tertutup berlangsung di kediaman (ndalem) KH Abdul Wahab Chasbullah, kawasan Tambakberas, Jombang, mulai pukul 21.00 hingga 22.00 WIB.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, menyampaikan langsung hasil musyawarah tersebut di hadapan ribuan muktamirin.
"Setelah melakukan pertemuan tertutup, anggota AHWA secara mufakat memutuskan bahwa nama KH Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam PBNU masa khidmah 2026-2031," kata Kiai Anwar Iskandar saat mengumumkan hasil musyawarah AHWA.
Kiai Anwar menjelaskan, musyawarah diawali oleh KH Nurul Huda Jazuli dan dipimpin langsung oleh KH Miftachul Akhyar selaku Rais Aam PBNU periode sebelumnya.
"Tadi kami bersembilan rapat bersama di dalem Mbah Wahab Chasbullah. Mekanisme musyawarah yang digunakan dalam penetapan Rais Aam kali ini adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini sesuai dengan perintah Alquran, wasyawirhum fil amr. Di samping itu, sangat sejalan dengan prinsip Pancasila, yaitu hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," tegas Kiai Anwar Iskandar.
Menurutnya, mekanisme tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi NU dalam menjaga tradisi keulamaan dan keadaban berorganisasi.
"Pemilihan ini melanjutkan sistem pada Muktamar NU di Lampung lalu yang dipimpin Kiai Ma'ruf Amin. Kali ini juga berjalan sangat sejuk dipimpin Kiai Miftah," lanjutnya.
Jaga Kultur Musyawarah
Di tengah dinamika Muktamar ke-35 NU, Yenny juga mengingatkan pentingnya menjaga tradisi dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan organisasi. Perbedaan pendapat, menurutnya, semestinya diselesaikan melalui musyawarah, bukan dengan kemarahan maupun tindakan destruktif.
"Terus marah-marah, itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah. Semua hal, semua perbedaan, seyogianya dimusyawarahkan. Nah, kalau ada yang kecewa dengan hasil keputusan, bukan kemudian dengan cara ngamuk-ngamuk, merusak fasilitas, merusak aset, dan lain sebagainya. Itu bukan caranya NU," katanya.
Yenny juga menyinggung penerapan aturan jeda politik atau iddah politik dalam kepengurusan NU yang telah disepakati para muktamirin. Ia menilai keputusan tersebut penting untuk menjaga independensi NU dari kepentingan politik praktis.
"Masa iddah politik itu harus sudah diterima karena sudah menjadi kesepakatan dari muktamirin. Itu sudah diputuskan dan itu baik karena memberi jarak dari partai politik ke NU, supaya NU tidak terlalu mudah dimasuki oleh politisi. NU tetap berjarak, NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik, karena politiknya NU adalah politik kebangsaan," urainya.
Menurut Yenny, orientasi utama jam'iyyah NU semestinya tetap diarahkan pada pengabdian kepada masyarakat, persatuan bangsa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Urusannya adalah mengurusi persoalan rakyat, persoalan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi kalau kemudian iddah politik itu dipermasalahkan, apalagi dengan cara ngamuk itu bukan caranya orang NU," katanya.
Sembilan Ulama AHWA
Sembilan anggota AHWA ditetapkan berdasarkan rekapitulasi tabulasi nasional atas usulan PWNU, PCNU, hingga PCINU dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri.
Dari total 4.703 suara yang masuk dan terbagi dalam enam bilik penghitungan, terdapat 34 nama ulama yang masuk dalam bursa. Sembilan nama dengan perolehan suara tertinggi kemudian ditetapkan sebagai anggota AHWA.
KH Nurul Huda Djazuli meraih suara tertinggi dengan 485 suara. Disusul KH Nuruzzahri Yahya dengan 477 suara, KH Baharuddin HS 392 suara, dan KH Miftachul Akhyar 350 suara.
Berikutnya, KH Afifuddin Muhajir memperoleh 339 suara, KH Anwar Iskandar 326 suara, KH Anwar Manshur 303 suara, KH Said Aqil Sirodj 273 suara, serta KH Abun Bunyamin 268 suara.
Rincian suara tersebut tersebar di enam panel tabulasi, yakni Bilik 1 sebanyak 642 suara, Bilik 2 sebanyak 864 suara, Bilik 3 sebanyak 855 suara, Bilik 4 sebanyak 936 suara, Bilik 5 sebanyak 718 suara, dan Bilik 6 sebanyak 688 suara.
Sejumlah ulama kharismatik lainnya juga sempat memperoleh amanah suara dari muktamirin, di antaranya KH Ahmad Musthofa Bisri (Gus Mus), Prof Dr KH Ma’ruf Amin, dan Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah masuknya dua pimpinan MUI dalam jajaran AHWA, yakni KH Anwar Iskandar selaku Ketua Umum MUI dan KH Afifuddin Muhajir selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI.
Dengan ditetapkannya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU, Muktamar ke-35 NU selanjutnya memasuki tahapan krusial, yakni pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU untuk masa khidmat 2026–2031.
Editor : Redaksi
