ACEH I harianduta.id – Perempuan di tingkat akar rumput tidak cukup hanya hadir dalam forum desa. Suara mereka perlu didengar, dipertimbangkan, dan diikutsertakan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Gagasan inilah yang mengemuka dalam rangkaian diskusi tim riset UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya bersama Flower Aceh di tiga lokasi di Aceh, mulai 11–13 Agustus 2026.
Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi riset mengenai penguatan forum perempuan akar rumput untuk mewujudkan desa yang inklusif, aman, dan berkeadilan.
Kegiatan pertama berlangsung di Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (11/8/2026). Diskusi menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat desa.
Rizky Arika Nasution, salah satu narasumber, menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar penerima keputusan. Mereka harus memiliki ruang untuk menentukan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidupnya.
“Perempuan itu bukan hanya penerima keputusan, tetapi juga harus ambil bagian dalam mengambil keputusan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman dan kebutuhan perempuan sering kali berbeda dan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Karena itu, suara perempuan penting dalam berbagai sektor, mulai pendidikan, kesehatan, perlindungan keluarga, lingkungan, politik hingga pembangunan fasilitas umum.
Keterlibatan tersebut, kata Rizky, tidak boleh berhenti pada kehadiran dalam forum. Sebab, hadir belum tentu terlibat.
Perempuan bisa saja menghadiri musyawarah desa, tetapi tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat. Pendapat mereka juga bisa didengar, tetapi belum tentu menjadi pertimbangan. Bahkan, dalam sejumlah kasus, perempuan baru dilibatkan ketika program sudah memasuki tahap pelaksanaan, bukan sejak perencanaan.
“Ketika perencanaan kita tidak ada, ke depan kita ikut. Itu termasuk tidak didengar kita di situ,” katanya.
Persoalan tersebut juga disampaikan peserta diskusi. Fiki, misalnya, mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan di kampung masih terbatas pada kegiatan tertentu seperti posyandu dan PKK. Dalam pembangunan kampung, perempuan bahkan tidak selalu dilibatkan karena tidak diundang dalam forum.
Pengalaman serupa disampaikan Suryati, wakil ibu-ibu PKK. Ia mengatakan perempuan sebenarnya telah menyampaikan usulan melalui musyawarah dusun, seperti pembangunan jalan dan perbaikan mushala. Namun, keterlibatan perempuan kerap berhenti pada tahap penyampaian usulan.
“Diiyakan saja dalam musyawarah, tetapi dalam pelaksanaan kami perempuan tidak dilibatkan,” ungkapnya.
Koordinator Divisi Kajian, Pendidikan dan Publikasi Flower Aceh, Hendra Lesmana, menekankan pentingnya perempuan terlibat sejak tahap perencanaan sekaligus mengawal agar usulan yang telah disepakati benar-benar berjalan.
“Perempuan hadir bukan hanya pengajuan baru, tapi memastikan yang diusulkan bisa dikawal dan jalan,” katanya.
Dari Suara Perempuan hingga Hak Kesehatan
Diskusi berlanjut pada Rabu (12/8/2026) di Gampong Karieng, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie. Kali ini pembahasan lebih banyak mengangkat isu kesehatan perempuan, hak kesehatan seksual dan reproduksi, persoalan sosial, hingga ketahanan ekonomi keluarga.
Yunda dan Erna menjadi narasumber dalam diskusi yang juga diikuti masyarakat dan forum perempuan setempat.
Erna menjelaskan bahwa hak kesehatan seksual dan reproduksi mencakup sejumlah hak mendasar, antara lain hak memperoleh informasi, layanan, perlindungan, mengambil keputusan, menjaga kerahasiaan, serta mendapatkan pelayanan yang setara.
Namun, dalam praktiknya, perempuan di desa masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah persoalan informasi kesehatan yang belum merata.
Pemeriksaan IVA, misalnya, masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Persoalan bukan semata-mata pada layanan kesehatan, tetapi juga minimnya informasi yang membuat perempuan belum sepenuhnya memahami pentingnya pemeriksaan tersebut.
Pembicaraan mengenai seksualitas pun masih sering dianggap tabu. Padahal, menurut narasumber, pembahasan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan seksual, tetapi juga menyangkut pemahaman mengenai tubuh, kesehatan, hak, perlindungan, dan pengambilan keputusan.
Isu kesehatan masyarakat secara umum juga menjadi perhatian. Penyakit tidak menular seperti stroke disebut menjadi salah satu persoalan kesehatan yang banyak dihadapi masyarakat Pidie. Di sisi lain, akses layanan kesehatan juga menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan kuota pelayanan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat untuk mengakses layanan JKN secara tepat.
Persoalan sosial lain yang mengemuka adalah perkawinan anak. Peserta diskusi menggambarkan kondisi ketika anak yang baru memasuki masa baligh sudah dinikahkan. Fenomena tersebut antara lain dikaitkan dengan tekanan ekonomi dan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas.
Di tengah berbagai persoalan itu, perempuan juga menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan membangun kemandirian ekonomi.
Salah seorang peserta, Nurvita Dewi, menceritakan pengalamannya menjadi anggota Credit Union (CU). Ia pernah memanfaatkan pinjaman untuk modal pertanian, kemudian melunasinya setelah panen tanpa kewajiban cicilan bulanan. Setelah itu, akses pembiayaan kembali digunakan untuk kebutuhan lain, termasuk biaya pendidikan anak.
Pengalaman tersebut turut membangun kepercayaan dirinya hingga kini ia membuka usaha bakso di sekitar balai desa.
“Keadaan ini membantu ibu semua bertahan di tengah ekonomi Indonesia seperti sekarang,” ucapnya.
Bagi Nurvita Dewi, pengalaman mengelola ekonomi secara mandiri bukan sekadar persoalan pendapatan. Ia juga menjadi modal sosial yang meningkatkan keberanian perempuan untuk tampil, berbicara, dan berkontribusi dalam kehidupan desa.
Rumah Aman, tetapi Bisa Menjadi Ruang Kekerasan
Rangkaian diskusi ditutup di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Kamis (13/8/2026). Tema yang dibahas adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mekanisme penanganannya di tingkat komunitas.
Fitria Syafruddin menjadi salah satu narasumber bersama Tetty, Keuchik Alue Deah Teungoh Irwansyah, dan Muhammad Rafi Maulana.
Rafi mengajak peserta melihat kembali rumah sebagai ruang yang selama ini dianggap paling aman. Ironisnya, rumah justru dapat menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Ia menekankan bahwa kekerasan dalam keluarga tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Kekerasan verbal, seksual, maupun kekerasan psikologis juga dapat meninggalkan dampak panjang bagi korban. Salah satu persoalan yang membuat kasus sulit terungkap adalah relasi kuasa serta stigma yang membuat korban enggan melapor.
Di tingkat komunitas, peserta juga membahas mekanisme penanganan kasus. Keuchik Alue Deah Teungoh menjelaskan bahwa laporan kekerasan dapat melalui struktur kampung, mulai Tuha Peut, kepala dusun hingga keuchik. Namun, praktik penanganan kasus masih menghadapi tantangan, terutama ketika terjadi perbedaan pemahaman, koordinasi, dan komunikasi antara masyarakat, pemerintah kampung, serta lembaga pendamping.
Dalam diskusi, muncul pula sorotan mengenai pentingnya memastikan korban tetap mendapatkan perlindungan meskipun menghadapi persoalan hukum atau sosial. Prinsipnya, korban dan keluarganya tetap merupakan bagian dari komunitas yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.
Tim riset dari UINSA Surabaya Afifatur Rohimah menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah desa, dan kelompok perempuan diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan.
“Kita memitigasi kekerasan dan menghentikan kekerasan,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama, membuka ruang komunikasi, serta mendorong masyarakat melapor ketika terjadi perampasan hak asasi.
Menguatkan Forum Perempuan dari Desa
Tiga diskusi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perempuan di tingkat akar rumput memiliki wajah yang beragam. Mulai dari keterbatasan ruang partisipasi dalam pembangunan, akses kesehatan dan informasi, ketahanan ekonomi keluarga, hingga perlindungan dari kekerasan.
Namun, ketiganya memiliki satu titik temu: perempuan membutuhkan ruang untuk bersuara dan didengar.
Yunda merumuskannya secara sederhana bahwa perempuan pada dasarnya tidak selalu membutuhkan banyak hal untuk memulai perubahan. Mereka membutuhkan ruang untuk didengar.
Editor : Redaksi
