JAKARTA - Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat pasca-pencopotan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Kurang dari 24 jam setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, tim penyidik langsung menggeledah kantor pusat lembaga tersebut dan membawa Dadan ke Gedung Bundar Kejagung untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Langkah hukum ini menandai babak baru dari rangkaian polemik dan dugaan penyimpangan anggaran yang membayangi program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penggeledahan yang berlangsung sejak dini hari itu dikonfirmasi langsung oleh pihak Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026) siang.
Suasana di Kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, berubah mencekam sejak Rabu (3/6/2026) dini hari. Berdasarkan penuturan petugas keamanan di lokasi, rombongan tim penyidik Jampidsus Kejagung datang menggunakan empat kendaraan operasional sekitar pukul 02.00 WIB.
"Sejak pukul 2 pagi ada empat mobil kejaksaan datang," ujar salah seorang petugas keamanan yang berjaga di lokasi, Rabu.
Hingga menjelang siang, proses penggeledahan masih terus berlangsung dengan pengawalan ketat. Garis pengaman dipasang di sejumlah titik strategis gedung. Akibatnya, para pegawai BGN yang datang sejak pagi tertahan di luar area kantor dan tidak diperbolehkan memasuki gedung untuk beraktivitas seperti biasa. Pagar depan area kantor ditutup rapat dan dijaga ketat oleh unsur pengamanan internal serta personel TNI.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mochammad Jeffry, membenarkan tindakan paksa yang dilakukan oleh tim penyidik pidana khusus tersebut.
"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan penggeledahan di kantor BGN," kata Jeffry saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat, Rabu (3/6/2026).
Jeffry belum merinci dokumen atau aset apa saja yang telah disita oleh tim penyidik dari meja-meja kerja di kantor BGN. Namun, ia memastikan tindakan ini merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah dibidik Kejaksaan Agung.
Bersamaan dengan jalannya penggeledahan di Kebon Sirih, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dilaporkan telah berada di lingkungan Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Dadan yang baru saja melepas jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden per tanggal 2 Juni 2026, dibawa oleh tim jaksa guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah temuan awal terkait dugaan penyimpangan tata kelola keuangan yang terjadi selama masa kepemimpinannya.
Hingga berita ini diturunkan, status hukum Dadan Hindayana masih dalam pemeriksaan intensif oleh tim jaksa penyidik. Pihak Kejaksaan Agung berjanji akan memberikan keterangan pers secara berkala mengenai perkembangan penanganan kasus ini, termasuk mengenai potensi penetapan status tersangka jika ditemukan dua alat bukti yang cukup.
Jual Beli Satuan Gizi hingga "Laptop Siluman"
Tindakan tegas kejaksaan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sebelum penggeledahan dilakukan, sejumlah riak dugaan korupsi di internal BGN telah lama menjadi sorotan tajam publik dan lembaga swadaya masyarakat. Rangkaian masalah ini diduga kuat bermuara pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memiliki alokasi anggaran sangat besar.
Berikut adalah tiga klaster dugaan penyimpangan yang kini tengah didalami oleh aparat penegak hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Pertama, dugaan jual beli kuota SPPG. Sinyal terkuat mengenai adanya penyelewengan struktural diembuskan langsung oleh pihak Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan audit internal berskala besar menyusul adanya laporan mengenai praktik jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
SPPG merupakan unit krusial di tingkat daerah yang berfungsi sebagai dapur umum sekaligus pusat distribusi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Praktik lancung berupa transaksional dalam penentuan lokasi atau kepemilikan hak kelola SPPG ini memicu evaluasi total dari Presiden.
"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari, sekali lagi kami sampaikan, bagian dari monitoring dan evaluasi terus menerus yang kita lakukan," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).
Kedua, pengadaan jasa sertifikasi halal bermasalah. Pada pertengahan Mei 2026, lembaga antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) secara resmi melayangkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkup BGN. ICW mengendus adanya potensi kerugian negara yang mencapai Rp 49,5 miliar akibat tata kelola pengadaan yang dinilai menabrak aturan.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, memaparkan ada empat titik krusial yang dilaporkan, yaitu masalah pada dasar hukum pengadaan, praktik pemecahan paket proyek untuk menghindari lelang terbuka, dugaan metode "pinjam bendera" perusahaan, dan penggelembungan harga (mark-up) jasa sertifikasi.
Sebelum dicopot, Dadan Hindayana sempat membela diri dengan menyatakan bahwa proyek sertifikasi tersebut merupakan bagian dari utang program tahun 2025 yang dibayarkan menggunakan anggaran tahun 2026. Ia mengklaim pembayaran belum sepenuhnya dicairkan karena masih menunggu tinjauan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ketiga, skandal pengadaan laptop Rp 500 miliar. Selain sertifikasi halal, isu miring juga menerpa BGN terkait pengadaan perangkat teknologi digital. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Kejaksaan Agung dikabarkan telah bergerak mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop dinas senilai hampir Rp 500 miliar yang dituding fiktif atau tidak sesuai spesifikasi anggaran ("Laptop Siluman").
Dugaan kebocoran dana sebesar setengah triliun rupiah ini menuai kecaman hebat dari publik, mengingat anggaran BGN disokong oleh penyesuaian dana dari pos-pos krusial lain, seperti dana pendidikan dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Langkah penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung ini bergulir tepat setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pembersihan total (clean up) terhadap jajaran elite pimpinan struktur BGN.
Melalui pengumuman resmi yang disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan pada Selasa (2/6/2026), pemerintah memberhentikan tiga pucuk pimpinan tertinggi BGN sekaligus yaitu Dadan Hindayana (diberhentikan dari jabatan Kepala BGN), Mayor Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung (diberhentikan dari jabatan Wakil Kepala BGN), dan Brigadir Jenderal TNI Sony Sonjaya (diberhentikan dari jabatan Wakil Kepala BGN)
Sebagai langkah strategis agar program prioritas nasional tidak mandek, Presiden Prabowo langsung menunjuk dan melantik pimpinan baru. Kursi Kepala BGN kini diamanahkan kepada Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Sementara posisi Wakil Kepala BGN yang kosong kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono.
Pemerintah menegaskan bahwa pergantian ini mutlak dilakukan demi menjaga integritas institusi dan memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan tepat sasaran, transparan, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (tim)
Editor : Eko Pamuji
